Puruk Cahu,Lintas Nusantara 24– Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi SE, SH, MH, menyerukan agar perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di wilayahnya tidak tinggal diam, tetapi turut mengambil peran aktif dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Seruan ini disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tahun 2025.
Menurut Rumiadi, keterlibatan sektor swasta bukan hanya bentuk kepedulian sosial, melainkan sudah menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam sejumlah regulasi nasional tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana (PRB).
“Perusahaan yang beroperasi di Murung Raya punya tanggung jawab moral dan legal untuk berkontribusi dalam kesiapsiagaan bencana. Jangan hanya mencari untung, tapi abaikan aspek keselamatan lingkungan dan masyarakat,” tegasnya usai mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 dan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2025 di halaman Kantor Bupati Murung Raya, Senin (5/5).
Ia menekankan bahwa dasar hukum dari tuntutan ini sangat jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, hingga Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum PRB.
“Kita ingin dunia usaha menyadari bahwa keberadaan mereka membawa konsekuensi. Mereka harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru memperparah kerentanan wilayah,” tambahnya.
Rumiadi juga mendorong eksekutif daerah untuk mempercepat penyusunan regulasi teknis berupa Peraturan Bupati yang mengatur program desa tangguh bencana. Hal ini dinilai penting untuk memastikan arah kebijakan PRB berbasis komunitas mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
“Kami di legislatif siap duduk bersama untuk membahas dan menyepakati rencana ini. Jangan sampai kita terus reaktif menghadapi bencana, padahal bisa kita cegah sejak dini dengan perencanaan matang,” tandasnya.
Pernyataan keras Ketua DPRD ini menjadi sinyal kuat bahwa Murung Raya serius membangun sistem penanggulangan bencana yang melibatkan semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha—secara kolaboratif dan bertanggung jawab.(Red)
Tags
DPRD Mura