Bupati Heriyus: Pemkab Murung Raya Berupaya Pertahankan Tenaga PPPK Demi Pelayanan Masyarakat
Pernyataan tersebut disampaikan Heriyus usai menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kepatuhan untuk Optimalisasi Peningkatan Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 yang digelar di Aula Bapperida, Selasa (9/6/2026).
Dalam sesi wawancara dengan awak media, Heriyus mengaku perlu memberikan penjelasan terkait isu ketenagakerjaan yang belakangan menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Menurutnya, saat ini masih berlangsung pembahasan di tingkat pusat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan tenaga PPPK. Informasi yang beredar mengenai kemungkinan dirumahkannya tenaga PPPK telah menimbulkan kegelisahan di kalangan para pemegang surat keputusan (SK).
“Semua yang baru kita lantik pada tahun 2025 jumlahnya lebih dari 1.500 orang. Mereka sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Heriyus.
Ia menilai keberadaan tenaga PPPK memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik hingga ke pelosok desa. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan terus berupaya mencari solusi agar tenaga kerja yang telah direkrut tetap dapat menjalankan tugasnya.
Heriyus juga mengimbau seluruh tenaga PPPK agar tetap tenang dan bersabar menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Ia memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus memperjuangkan kepentingan para tenaga kerja tersebut.
“Kami tetap berusaha bagaimana mempertahankan mereka. Jika aturan dan kemampuan anggaran memungkinkan, akan kami upayakan melalui APBD,” tegasnya.
Bupati bahkan menegaskan bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan fisik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Percuma membangun sekolah, percuma membangun puskesmas, kalau tenaga yang memberikan pelayanan justru tidak ada. Yang paling penting adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” katanya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pengurangan alokasi dana hingga sekitar 43 persen atau setara Rp1,2 triliun, Heriyus menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas, termasuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kita tetap berjuang dan tidak tinggal diam. Yang kita inginkan adalah bagaimana masyarakat Murung Raya tetap terlayani dan semakin sejahtera,” pungkasnya.
(Jimmi)
Posting Komentar