DPRD Murung Raya Gelar Rapat Paripurna Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024
Dalam sambutannya, Anggota DPRD Murung Raya, Akhirudin, S.Sos, menyampaikan bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban bupati sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah, sebagai pengelola keuangan daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Laporan pertanggungjawaban ini adalah bentuk nyata komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan,” ungkap Akhirudin.
Ia menambahkan, laporan keuangan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi sumber data penting untuk perencanaan pembangunan serta evaluasi program yang telah berjalan.
Lebih lanjut, Akhirudin mengungkapkan bahwa dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memang terjadi dinamika berupa perdebatan dan adu argumen. Namun, menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun komitmen demi kepentingan masyarakat Murung Raya.
“Yang terpenting bukan hanya keputusan yang kita ambil hari ini, tetapi juga bagaimana implementasinya nanti benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Melalui hasil pembahasan tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memastikan kebijakan yang ditetapkan mampu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
(Dahli)
Tags
DPRD MURUNG RAYA