Bupati Heriyus Tegaskan APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat

Dalam sambutannya, Heriyus menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, saran, kritik dan rekomendasi yang disampaikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam memberikan koreksi dan pengawasan, terutama untuk memastikan kebijakan hukum dan anggaran mampu meningkatkan pelayanan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menanggapi Raperda tentang pencabutan Perda terkait administrasi kependudukan, Heriyus menjelaskan pencabutan dilakukan karena substansinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah memastikan pencabutan tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun mengganggu pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Ia menambahkan, pelayanan KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran dan akta kematian tetap berjalan melalui Dukcapil, kecamatan dan desa.

“Pemerintah daerah selanjutnya akan menyusun Peraturan Bupati yang berorientasi pada peningkatan akses pelayanan hingga ke desa dan kecamatan melalui mekanisme jemput bola, pelibatan operator serta pelayanan tanpa pungutan,” ucapnya. Heriyus menegaskan komitmen pelayanan administrasi kependudukan yang “Mudah, Cepat, Transparan, Gratis, dan Merata” melalui pola layanan daring, luring dan jemput bola dalam program SI PADUKA MURA.

“Terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Heriyus menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi pembayaran, pemutakhiran data wajib pajak, optimalisasi aset daerah serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. “Peningkatan PAD harus realistis, berkeadilan, dan tidak membebani masyarakat,” ujarnya.

(RED)