Ranperda TJSLB Disiapkan Jadi Pedoman Sinergi Pemerintah dan Investor di Murung Raya

Puruk Cahu, Lintas Nusantara 24– Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus memperkuat upaya menciptakan iklim investasi yang sehat melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLB). Regulasi ini diproyeksikan menjadi pedoman dalam membangun kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah, DPRD, dan para pelaku usaha.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Murung Raya, Heriyus, saat membuka Dialog Publik Ranperda TJSLB sekaligus Forum Koordinasi Investor, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya di Grand Mercure Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Dalam sambutannya, Heriyus menekankan bahwa investasi merupakan salah satu motor penggerak pembangunan daerah. Oleh sebab itu, keberadaan perusahaan di Murung Raya diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Ia menjelaskan, Ranperda TJSLB disusun agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan memiliki arah yang jelas serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga pelestarian lingkungan hidup.

Selain mengatur pelaksanaan TJSLB, Ranperda juga memuat pembentukan Forum Koordinasi Investor, DPRD, dan Pemerintah Daerah sebagai ruang komunikasi untuk memperkuat kerja sama, menyelesaikan berbagai persoalan investasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Heriyus menegaskan bahwa regulasi tersebut bukan dimaksudkan untuk membebani dunia usaha, melainkan memberikan kepastian hukum sekaligus mempererat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui dialog publik ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap berbagai masukan dari peserta dapat menyempurnakan substansi Ranperda sehingga menjadi regulasi yang mampu mendorong investasi yang bertanggung jawab, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Kln)