Agenda utama rapat mencakup penyerahan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni:
1. Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
2. Raperda Inisiatif DPRD tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemuka Agama.
3. Raperda Usulan Pemerintah Daerah tentang Pemberian Inisiatif dan/atau Kemudahan Berusaha di Kabupaten Murung Raya.
Selain itu, dalam rapat tersebut juga dilakukan penyampaian hasil reses masa sidang III tahun 2025 oleh seluruh anggota DPRD. Hasil reses tersebut menjadi bahan evaluasi dan masukan penting bagi penyusunan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan rapat tersebut. Ia menilai bahwa langkah DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menghadirkan berbagai Raperda strategis ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Raperda tentang kemudahan berusaha dan bantuan kepada pemuka agama menunjukkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial. Ini adalah wujud nyata dari kebijakan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Bebie dalam keterangannya usai rapat.
Lebih lanjut, ia berharap pembahasan Raperda-Raperda tersebut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan regulasi yang efektif, implementatif, serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Rapat Paripurna ke-6 ini menandai semangat sinergi antara eksekutif dan legislatif di Murung Raya dalam menyongsong tahun anggaran baru 2026 dengan arah pembangunan yang lebih visioner, berkelanjutan, dan pro-rakyat.
(Pengki)
Tags
DPRD MURUNG RAYA